Kedudukan Pancasila Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia

Abstrak

Pasal 1 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam rechtstaat maupun rule of law, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar Negara, dan sumber tertib hukum Indonesia menjiwai serta menjadi mercusuar hukum Indonesia. Pancasila menjadi sebuah system filsafat menjiwai segenap hukum (rules) di dalam system hukum Indonesia.

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketiga ayat dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat).

Hamdan Zoelva mengatakan[3], bahwa negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam rechtstaat maupun rule of law, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong-royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia. Pembentukan hukum baik oleh pembentuk undang-undang maupun oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara hukum itu dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang.

Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara.[4] Negara Indonesia sebagai negara hukum yang merdeka harus membangun hukum nasionalnya sendiri yang bercirikan kepada watak dan jiwa kepribadian (volkgeist)[5] bangsa Indonesia. Hukum nasional Indonesia merupakan hukum dalam lingkup nasional yang dibangun dari hasil usaha bangsa Indonesia yang berlandaskan dan berpedoman pada dasar falsafah dari ideologi Pancasila.[6]

Setelah 72 tahun Negara Indonesia merdeka, masih banyak hukum Negara Belanda yang dipergunakan, misalnya dalam hukum materiil masih menggunakan KUHP yang berasal dari Wetboek van Straafrecht (WvS), padahal Wetboek van Straafrecht itu sendiri di Negara Belanda telah berkali-kali direvisi. Dalam perkara tertentu di Indonesia masih menggunakan KUHPerdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek. Demikian pula dalam perkara perdata masih menggunakan hukum acara Belanda yakni HIR untuk Jawa dan Madura, dan RBg untuk luar Jawa dan Madura.

Selama ini Negara Indonesia dalam hukum masih menerapkan empat hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, civil law dan common law.[7] Hukum adat diberlakukan di Indonesia karena hukum adat merupakan hukum asli yang lahir dari kebudayaan dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Menurut van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul het Adatrecht van Nederlandsch, hukum adat merupakan keseluruhan aturan-aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang bumiputera dan orang-orang timur asing yang mempunyai pemaksa dan sanksi, lagi pula tidak terkodifikasi.[8]

Dalam pembentukan hukum harus memperhatikan politik hukum pembentukan hukum. Moh. Mahfud MD mengatakan, bahwa politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.[9]

Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum (in casu undang-undang) oleh wakil-wakil rakyat, baik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, maka hukum tersebut harus bernuansa kerakyatan, atau bersifat aspiratif dan responsif. Hukum responsif akan menghasilkan hukum yang bersifat  responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok social dan individu dalam masyarakatnya.[10]

Tahapan hukum dalam law making process harus berakar dari rakyat dan muaranya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam tahapan legal product harus terpenuhi syarat-syarat, sebagaimana dikatakan oleh Soehino, sebagai berikut:[11]

Suatu produk yang merupakan hasil karya Badan Pembentuk Undang-undang seperti tersebut di atas supaya secara formal berbentuk Undang-undang harus memperhatikan syarat-syarat:

  1. Tata cara pembentukannya harus melalui prosedur yang telah ditentukan, sejak mempersiapkan rancangan undang-undang sampai penandatangan/pengesahan undang-undang;
  2. Dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan;
  3. Diundangan sebagaimana mestinya, yaitu menurut bentuk dan cara yang telah ditentukan untuk itu.

Dengan demikian dalam tahapan law implementation tentunya tidak akan mengalami hambatan, yang selanjutnya dalam tahapan law enforcement juga relatif tidak akan menemui masalah (efektif). Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat pula terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:

  1. Kepastian hukum (rechtssicherheit),
  2. Kemanfaatan (Zweckmassigheit)¸dan
  3. Keadilan (Gerechtigheit).[12]

Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, harus disadari pula bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (gerechtigheit) disamping sebagai kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigheit).[13]

Pembentukan hukum di Indonesia telah diatur jenis, hierarkinya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Negara di dunia yang menganut paham teokrasi menganggap sumber dari segala sumber hukum adalah ajaran-ajaran Tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab-kitab suci atau yang serupa dengan itu. Kemudian untuk Negara yang menganut paham negara kekuasaan yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kekuasaan. Lain halnya dengan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang dianggap sebagai sumber dari sumber hukum adalah kedaulatan rakyat.

Bagi Negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari sumber hukum adalah Pancasila yang dijumpai dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum Indonesia yang menjiwai serta menjadi mercusuar hukum Indonesia. Pancasila inilah yang menjadi landasan pembenar bagi pembangunan ilmu hukum Indonesia berdasarkan epistemology rasio-empiris-intuisi-wahyu. Masuknya intuisi-religi sebagai metode dalam ilmu hukum Indonesia diharapkan mampu menjadikan lengkap ilmu hukum dan memberi semangat serta jiwa pembangunan hukum Indonesia.[14]

Keterkaitan hukum dan manusia tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya pembangunan hukum Indonesia harus melalui pemahaman hakekat manusia. Notonagoro menunjukkan hakekat manusia secara integral. Hakekat dasar manusia dalam Negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila sebagai makhluk yang monopluralis (majemuk-tunggal). Manusia sebagai makhluk monopluralis oleh Notonagoro diartikan sebagai makhluk yang sekaligus memiliki tiga hakekat kodrat sebagai berikut:

  1. Susunan kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk yang tersusun dari raga dan jiwa.
  2. Sifat kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social.
  3. Kedudukan kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.[15]

Melalui pemahanan bahwa manusia bersifat monopluralis ini memberikan landasan bahwa paradigm hukum Indonesia adalah Pancasila. Diuraikan oleh Notonagoro bahwa landasan ontology manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila menjadi sebuah system filsafat. Selanjutnya Pancasila menjadi sebuah system filsafat menjiwai segenap hukum (rules) di dalam system hukum Indonesia.[16]

Pembentukan hukum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

  1. Kejelasan tujuan;
  2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
  4. Dapat dilaksanakan;
  5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  6. Kejelasan rumusan; dan
  7. Keterbukaan.

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan sebagai berikut:

Huruf a: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b: Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undanga harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c: Yang dimaksudkan dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d: Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e: Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

  1. Pengayoman;
  2. Kemanusiaan;
  3. Kebangsaan;
  4. Kekeluargaan;
  5. Kenusantaraan;
  6. Bhinneka tunggal ika;
  7. Keadilan;
  8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan sebagai berikut:

Huruf a: Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b: Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c: Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d: Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e: Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f: Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g: Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h: Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarka latar belakang, atara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social.

Huruf i: Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j: Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Bab II Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

  1. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
  2. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

 Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar Negara, dan sumber tertib hukum Indonesia menjiwai serta menjadi mercusuar hukum Indonesia. Pancasila menjadi sebuah system filsafat menjiwai segenap hukum (rules) di dalam system hukum Indonesia.

Fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembentukan hukum Indonesia harus melalui proses filsafat hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk, yang mana hukum yang dibentuk adalah merupakan rules for the game of life. Hukum dibentuk untuk mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang terpenting hukum dibentuk sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau pembedaan lain dalam kerangka bhinneka tunggal ika.

Oleh karena itu, hendaknya pemegang kekuasaan di Negara Republik Indonesia, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus selalu belajar dan mengkaji lebih mendalam mengenai filsafat hukum serta pemahaman terhadap grundnorm atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yakni Pancasila.

  • Disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fak. Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

21 total views, 1 views today

Author: Muh Khambali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *