Menciptakan Ormas Kredibel dan Profesional

Disampaikan dalam acara seminar Pendayagunaan Potensi Ormas, diselenggarakan oleh Kesbangpol Pemkab Kebumen, Senin, 13 Pebruari 2017, di Hotel Candisari Karanganyar Kebumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketiga ayat dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (rechtstaat)  bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat).

Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu bersifat tunggal. Hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut.[1]

Sebagai negara yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat.[2] Jean Jacques Rosseau mengatakan, bahwa oleh karena penguasa mendapatkan kekuasaannya dari rakyat, maka yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, sehingga yang berdaulat adalah rakyat. Penguasa hanya merupakan pelaksana dari sesuatu hal yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.  Kekuasaan penguasa itu bersifat pinjaman, karena pada waktu individu-individu itu mengadakan perjanjian masyarakat, mereka tidak menyerahkan hak-hak atau kekuasaannya kepada penguasa, tetapi mereka menyerahkan kehendaknya atau kemauannya kepada masyarakat, yang merupakan kesatuan tersendiri, yang timbul karena perjanjian masyarakat tersebut. Masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai kemauan umum yang oleh Jean Jacques Rousseau disebut volonte generale. Kemauan umum dari masyarakat  inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi, yang menentukan putusan terakhir dan tertinggi, dan dinamakan kedaulatan. Dengan demikian ternyatalah bahwa yang memiliki kedaulatan itu rakyat.[3]

Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.[4]  Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara.[5]

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang merdeka harus membangun hukum nasionalnya sendiri yang bercirikan kepada watak dan jiwa kepribadian (volkgeist)  bangsa Indonesia. Hukum nasional Indonesia merupakan hukum dalam lingkup nasional yang dibangun dari hasil usaha bangsa Indonesia yang berlandaskan dan berpedoman pada dasar falsafah dari ideologi Pancasila.

Tujuan Negara Indonesia, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara Indonesia: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Salah satu  bukti bahwa suatu negara merupakan demokrasi yang maju adalah jika negara tersebut memiliki masyarakat yang warganegaranya semakin berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Partisipasi warganegara ini dapat dilakukan, salah satunya, dengan membentuk atau terlibat dalam  Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berfungsi sebagai wadah untuk pengajuan tuntutan, dukungan, dan/atau pengawasan warganegara atas  berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).  Penguatan ormas yang cerdas dan konstruktif akan menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang dewasa sebagai salah satu prioritas pembagunan masyarakat demokrasi di Indonesia.

Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu organisasi yang memiliki regulasi tersendiri, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah  organisasi  yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,  kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi  tercapainya tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur dan menentukan, bahwa asas organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Jeffrey Atkinson & Martin Scurrah mengatakan organisasi kemasyarakatan sebagai ‘civil socity organizations (CSI), yakni: “…any type of organizations, othe than government or business, in which ordinary citizenz come together to advance an interest or concern that they have in common, and about which they feel so strongly that they want to take cooective action. They are formal and informal not-for-profit organizations, associations, networks and groups, each with its issue or area of concern.[6]

Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan merupakan setiap organisasi yang bukan bagian dari organisasi kenegaraan dan bukan pula organisasi bisnis yang didirikan oleh sejumlah warganegara demi mencapai tujuan tertentu. David Lewis menyebutnya sebagai “third sector organizations”.[7]

Dari segi bentuknya, sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan membedakan ormas menjadi ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum. Pasal 11 ayat (1) menyatakan, bahwa ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan, b. yayasan. Dengan kata lain, dari segi bentuknya, ormas mempunyai 3 varian, yaitu: PERKUMPULAN, YAYASAN, dan ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM. Pendaftaran organisasi kemasyarakatan diatur dalam Pasal 15 s.d. Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa pendaftaran ormas bersifat teknis administratif dalam rangka pelayanan oleh pemerintah, dengan demikian tidak berhubungan dengan keabsahan keberadaan ormas.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI menegaskan hal tersebut dalam Putusan nomor 82/PUU-XI/2013, yakni putusan yang diberikan atas pengujian UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diajukan oleh Muhammadiyah, sebagai berikut: “Suatu ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sebaliknya, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.”

Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum merupakan suatu varian ormas yang bersifat permanen dalam regim hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan nomor: 82/PUU-XI/2013 bahwa pendaftaran ormas hanya bersifat teknis-administratif dalam rangka pelayanan, dan bukan menyangkut keabsahan keberadaan suatu ormas. Maka apabila masa keberlakuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)-nya berakhir, ormas yang bersangkutan tinggal memperpanjang keterangan terdaftarnya tanpa harus mengubah dirinya menjadi ormas yang berbadan hukum.

Organisasi kemasyarakatan akan menjadi organisasi yang kredibel, apabila kualitas dan kapabilitasnya mampu menimbulkan kepercayaan, baik secara internal maupun eksternal. Organisasi kemasyarakatan akan profesional, apabila memiliki sifat-sifat yang berupa kemampuan, keterampilan, cara pelaksanaan sesuatu yang menjadi tujuan dan fungsinya secara tepat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tujuan organisasi kemasyakatan sebagai berikut: meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong-royong, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat; menjaga, memelihara, dan  memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana: penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; penyalur aspirasi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; pemenuhan pelayanan sosial; partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (eMKa)

30 total views, 1 views today

Author: Muh Khambali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *