Revitalisasi Tata Kelola Peradilan Pidana Berbasis Keadilan Bermartabat

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam ayat (1) bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik; ayat (2) bahwa keadulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia harus menegakkan hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia yang dilaksanakan oleh penegak hukum melalui peradilan harus memperhatikan 3 hal, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigheit), dan keadilan (Gerechtigheit).

Sistem peradilan pidana merupakan sub sistem peradilan di Indonesia yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tata kelola peradilan pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembelaan, pengadilan, eksekusi, dan pemasyarakatan mengharuskan upaya revitalisasi terus-menerus dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang menuntut access to justice yang lebih adil dan berkepastian, serta legal services yang lebih efisien dan terbuka. Salah satu yang harus dilakukan dalam revitalisasi tata kelola peradilan pidana ialah dengan rekonstruksi peraturan mengenai peradilan pidana yang berbasis keadilan bermartabat.

Kata kunci: revitalisasi, peradilan, keadilan bermartabat.

Article 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia determines in paragraph (1) that the State of Indonesia is a unitary state in the form of a republic; paragraph (2) that the sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the Constitution; paragraph (3) that the State of Indonesia is a legal state. As a state of law, The state of Indonesia must uphold the law. The enforcement of the law can take place normally and peacefully, but can occur because of violations of law enforced by law enforcement. Law enforcement in Indonesia implemented by law enforcers through the judiciary should pay attention to 3 things, namely: legal certainty (Rechtssicherheit), benefits (Zweckmassigheit), and justice (Gerechtigheit).

The criminal justice system is a sub-system of justice in Indonesia which is very important in law enforcement. Criminal justice governance that includes investigation, investigation, prosecution, defense, trial, execution, and correctionality necessitates an ongoing revitalization effort in the face of the development of a society that demands more just and verifiable access to justice, and more efficient and open legal services. One of the things that must be done in the revitalization of criminal justice governance is the reconstruction of rules on criminal justice based on dignified justice.

Keywords: revitalization, judiciary, dignified justice

Dr. Endah, Prof. Dr. Gunarto, Dr. Muh. Khambali, Prof. Dr. Teguh Prasetyo

  • Pendahuluan

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat, bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai 4 sub sistem, yaitu:

  1. Sub sistem Kepolisian;
  2. Sub sistem Kejaksaan;
  3. Sub sistem Pengadilan;
  4. Sub sistem Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, di antara keempat sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat unsur advokat (dengan berbagai istilahnya) yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 54: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 56 ayat (1): Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Sistem peradilan pidana mulai bekerja pada saat adanya laporan terjadi tindak pidana. Kepolisian Republik Indonesia melakukan penangkapan, seleksi, penyelidikan, penyidikan, dan membuat berita acara pemeriksaan. Apabila pemeriksaan dinyatakan lengkap dan cukup bukti diteruskan kepada Kejaksaan. Sebaliknya apabila dinyatakan tidak cukup bukti, maka tersangka dikembalikan kepada masyarakat. Kejaksaan mengadakan seleksi lagi terhadap pelaku, mengadakan pendakwaan dan penuntutan. Tersangka yang dinyatakan cukup bukti berkas pemeriksaannya diajukan ke Pengadilan. Sebaliknya apabila dinyatakan tidak cukup bukti, maka tersangka dikembalikan kepada masyarakat. Demikian pula di Pengadilan dilakukan hal yang sama, apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya maka ia dibebaskan atau dilepaskan. Sedang terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi terakhir yang melakukan pembinaan terhadap terpidana.

Akan tetapi dalam kenyataannya sistem peradilan pidana tidak selalu bekerja sebagaimana yang diharapkan, dikarenakan setiap sub sistem mempunyai kewenangan dan kekuasaan sendiri-sendiri (discretion of power). Hal tersebut dapat terlihat secara jelas di dalam wewenang masing-masing bagian, sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing sub sistem tersebut. Akibatnya sistem peradilan pidana tidak seperti yang dikehendaki oleh asas peradilan di Indonesia yakni “sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Prof. Dr. Muhadar, Dr. Muh. Khambali, Prof. Dr. Teguh Prasetyo

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana tergambar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah gambaran betapa komponen hukum pidana yang dipunyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil.[1] Kelemahan mendasar dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah terabaikannya hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban tindak pidana. Perlindungan atas hak korban tindak pidana  tidak mendapat pengaturan yang memadai. Intimidasi seringkali dialami oleh tersangka/terdakwa/terpidana ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan aparat penegak hukum dengan dalih menjalankan tugas dan kewajiban penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia telah 72 tahun  merdeka, namun masih banyak hukum Negeri Belanda yang dipergunakan. Dalam hukum materiil masih menggunakan undang-undang yang berasal dari Wetboek van Straafrecht (WvS). Padahal Wetboek van Straafrecht itu sendiri di Negara Belanda telah berkali-kali direvisi.

Hukum Indonesia masih banyak yang dipengaruhi oleh hukum yang berasal dari Negeri Belanda. Hal itu dikarenakan bangsa Belanda beratus-ratus tahun menjajah bangsa Indonesia, sehingga sampai sekarang masih banyak hukum yang berasal dari Negeri Belanda yang dipergunakan. Soehino mengatakan:[2]

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik tolak bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai sumber daripada segala sumber hukum.

Di atas telah dikemukakan bahwa berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 berdirilah Negara Indonesia merdeka, dan bersamaan dengan itu lahirlah pula tatahukum Indonesia. Ini berarti bahwa sejak saat itu secara formal sudah tidak berlaku lagi tatahukum lama, yaitu tatahukum Hindia Belanda. Namun karena Undang-Undang Dasar bagi Negara Indonesia yang telah merdeka itu baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, maka untuk mengatasi jangan sampai timbul atau terjadi kekosongan hukum maka kita memfungsikan kalimat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang berbunyi: “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”, sebagai aturan peralihan.

Dengan demikian tatahukum lama, yaitu tatahukum Hindia Belanda masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia merdeka, dan yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945, maka hal tersebut, yaitu masih tetap berlakunya tatahukum lama, tatahukum Hindia Belanda, ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar itu”, maksudnya ialah UUD 1945.

Untuk mempertegas bahwa masih tetap berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada sampai berdirinya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, maka pada tanggal 10 Oktober 1945 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan Dan Peraturan Pemerintah Dulu. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan Dan Peraturan Pemerintah Dulu menentukan, bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan Dan Peraturan Pemerintah Dulu berlaku surut sejak tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan Dan Peraturan Pemerintah Dulu yang menyatakan, bahwa Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada awal diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bangsa Indonesia sangat bangga atas terciptanya karya kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana nasional tersebut. Apalagi dengan beberapa kelebihan dibandingkan dengan Het Herziene Inlandsch Reglement yang berlaku sebelumnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan harapan besar bagi terwujudnya penegakan hukum pidana yang lebih efektif, adil, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, tidak heran apabila pada awal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut-sebut di kalangan pemerhati hukum sebagai “karya agung” bangsa Indonesia.[3]

  • Rumusan Masalah

Bagaimana revitalisasi tata kelola peradilan pidana yang lebih efisien dan terbuka yang berbasis keadilan bermartabat?

  • Pembahasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Sistem” diartikan sebagai berikut: Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Misalnya, sistem pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah di tubuh; sistem telekomunikasi; Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Misalnya, sistem pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dsb); Metode. Misalnya, sistem pendidikan (klasikal, individual, dsb); kita bekerja dengan sistem yang baik; sistem dan pola permainan kesebelasan itu banyak mengalami perubahan.[4] Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah:[5]

  1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses);
  2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (interdependence of its parts);
  3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (the whole is more than the sum of its parts);

Kata “peradilan” berarti segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan kata “pengadilan” memiliki arti: dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim. (banyak yang tidak puas akan pengadilan hakim itu); sidang hakim ketika mengadili perkara. (di depan pengadilan terdakwa memungkiri perbuatannya); rumah (bangunan) tempat mengadili perkara; Pengadilan Agama, badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pengadilan Militer, badan peradilan khusus yang berkuasa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI; Pengadilan Negeri, badan peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum di daerah hukumnya; Pengadilan Tinggi, badan yang berkuasa mengadili perkara banding yang berasal dari pengadilan negeri di daerah hukumnya. Kata “pidana” berarti kejahatan (tt pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb); kriminal.[6]

Secara sederhana hukum pidana adalah hukum yang menentukan peristiwa (perbuatan kriminal) yang (hanya) diancam dengan pidana, sebagai diatur dalam hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil dimaksudkan hukum pidana yang mengatur hal-ihwal yang dilarang atau yang diharuskan, orang yang dapat dipidana, dan pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan asas legalitas “Nullum delictum nulla poena sine praevia legi”. Tata-cara penyelesaian perkara pidana melalui peradilan diatur oleh hukum acara pidana (hukum pidana formil).

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (structural syncronization) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (substancial syncronization) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (cultural syncronization) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.[7] Sedangkan tujuan sistem peradilan pidana dapat dikategorikan, sebagai berikut:[8]

  1. Tujuan jangka pendek; yakni resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
  2. Tujuan jangka menengah; yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (criminal policy).
  3. Tujuan jangka panjang; yakni kesejahteraan masyarakat (social welfare) dalam konteks politik sosial (social policy).

Sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila terdapat laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana. Sehingga dengan demikian cakupan tugas sistem peradilan pidana ini sangat luas, yaitu:[9]

  1. Mencegah masyarakat menjadi korban;
  2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta
  3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Asas peradilan dari pelaksanaan sampai dengan pelayanan administrasi peradilan harus mengarah kepada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian perkara di pengadilan sangat bergantung kepada beberapa faktor, yakni faktor substansi perkara, pencari keadilan, kuasa hukum, komunikasi dalam persidangan, aparat pengadilan, hakim, dan manajemen. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan berarti peradilan pidana diproses tanpa bertele-tele, rumit, dan berliku-liku, tetapi diproses secara jelas, mudah dipahami, sistematis, baik bagi pencari keadilan maupun aparat penegak hukum. Akan tetapi dalam prakteknya seringkali asas tersebut dipahami beragam oleh aparat penegak hukum di semua tingkatan, hal mana dimaksudkan sebagai proses birokrasi yang harus dilalui oleh pencari keadilan. Seharusnya “sederhana” dipahami bukan hanya sebatas persoalan administrasi, melainkan juga spirit yang memotivasi aparat penegak hukum. Kesederhanaan dimaksud dimulai dalam diri sendiri penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penasehat hukum.

Asas peradilan “cepat” merupalam upaya strategis agar sistem peradilan pidana menjamin terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat, baik dalam proses, hasil, maupun evaluasi kinerja sub sistem peradilan pidana. Hal mana menggunakan parameter prinsip tepat dan cermat. Karena satu saja sub sistem peradilan pidana tidak berfungsi dengan baik, maka asas “cepat” tidak mungkin dapat terlaksana.

Seharusnya keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, karena keadilan memiliki sifat mandiri dan harus bebas dari hal lain yang dapat mengaburkan nilai keadilan itu sendiri. Keadilan tidak dapat diperjualbelikan karena bukan merupakan komoditas. Keadilan merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, sistem peradilan bukan hanya sekedar untuk memberi jaminan diperolehnya keadilan, melainkan juga harus ada jaminan bahwa sistem peradilan cukup dengan biaya ringan. Karenanya asas sederhana, cepat, biaya ringan harus menjadi semangat para penegak hukum agar sistem peradilan berjalan efektif dan efisien.

Sumber daya manusia penegak hukum ternyata juga menjadi kendala serius, sehingga revitalisasi sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung kepada pemahaman harfiah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nurani penegak hukum, pencari keadilan, penyelenggara negara eksekutif, legislatih, yudikatif merupakan faktor dominan efektif dan efisien ataukah tidak sistem peradilan pidana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.[10]

Sistem peradilan pidana mengacu pada kodifikasi pidana formil yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun belum ada upaya yang sistematis dan signifikan dalam rangka untuk mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum pidana formil yang hanya mendasarkan pada acuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Payung hukum untuk menutupi kekosongan dan kelemahan tersebut adalah apa yang disebut dengan kebijakan pidana. Padahal tuntutan perkembangan sistem informasi dan teknologi semakin sulit untuk dikejar dan diimbangi hanya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ini. Ketentuan mengenai proses beracara untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disamping juga terdapat ketentuan hukum pidana formil selain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga terjadi masalah yang sering menjadi penghalang tercapainya peradilan yang diharapkan.

 

Teori keadilan bermartabat (unduh disini) berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang nge wong ke wong.[11] Seperti diketahui, imperium hukum adalah imperium akal budi, karsa dan rasa seorang anak manusia, dimana pun dia berada menjalani kehidupannya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori keadilan bermartabat yang peduli dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir; memanusiakan manusia atau nge wong ke wong.[12]

Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi.[13] Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan.[14]

Teori keadilan bermartabat tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan fondasi hukum yang tampak di permukaan dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga berusaha menelusuri dan mengangkap lapisan fondasi hukum yang berada di bawah permukaan fondasi hukum dari sistem hukum yang tampak itu. Teori keadilan bermartabat, sesuai dengan ciri filosofis yang dimilikinya berusaha menggali nilai-nilai atau fondasi lama di bawah permukaan fondasi sistem hukum yang tampak saat ini, serta mendobrak dari bawah landasan kolonial. Fondasi yang sudah lama ada di dalam jiwa bangsa oleh teori keadilan bermartabat dipandang sebagai bottom-line dari suatu sistem hukum dimana seluruh isi bangunan  sistem itu diletakkan dan berfungsi mengejar tujuannya yaitu keadilan.[15]

Kepastian hukum dan keadilan untuk sebagian orang tidak dapat disandingkan, karena satu sama lain memiliki tempat dan perspektif yang berbeda. Argumentasinya sederhana yakni jika kepastian hukum diutamakan, maka keadilan akan terabaikan, dan sebaliknya jika keadilan diutamakan maka kepastian hukum terabaikan. Akan tetapi, beberapa orang lain berpendapat bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara seharusnya lebih condong kepada keadilan daripada kepastian hukum mengingat ”irah-irah” di dalam putusan pengadilan sesuai Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertuliskan ”Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[16] Kepastian hukum dan keadilan merupakan general expectation terlebih-lebih bagi para pencari keadilan. Kepastian hukum akan mengacu kepada seperangkat aturan hukum, baik hukum pidana formil maupun materil, sedangkan keadilan merujuk kepada hati nurani. Hati nurani merupakan sikap religiusitas penegak hukum, moralitas penegak hukum dan pemikiran reflektif penegak hukum. Penegak hukum yang telah selesai dengan dirinya yang dapat memiliki kemampuan memadukan kepastian hukum dan keadilan ibarat dua sisi mata uang (two faces of coin).

Dalam pengertiannya yang lebih kompleks, persoalan manajemen itu dapat dibedakan dalam beberapa aspek, yaitu (i) perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; (ii) manajemen perkara, dimulai sejak pelaporan, pengaduan, ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan dan pemasyarakatan merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: [17]

  1. Prosesnya berlangsung tepat dalam menjamin keadilan (justice) dan kepastian hukum (legal certainty);
  2. Prosesnya berlangsung efisien, cepat dan tidak membebani para pihak di luar kemampuannya;
  3. Menurut aturan hukumnya sendiri, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak sebelum perkara itu sendiri terjadi;
  4. Secara independen tanpa campur tangan atau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak lain atau kepentingan salah satu pihak dengan merugikan pihak yang lain; dan
  5. Secara akuntabel dan transparan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.

Lemahnya pengawasan penyidikan telah mendistorsi kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak asasi manusia tersangka menjadi terdakwa. Banyak kemungkinan penyebabnya, karena penegak hukum dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya dapat berpotensi menyalahgunakan wewenang (abuse of power):[18]

  1. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
  2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
  3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
  4. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta menyuruh keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
  5. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
  6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;
  7. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;
  8. Memberikan keterangan kepada publik terhadap hal-hal teknis perkara yang ditangani.
  • Penutup

Ada beberapa faktor yang menentukan upaya revitalisasi tata kelola peradilan pidana yang harus diperhatikan, antara lain: substansi aturan, sumber daya manusia, sistem informasi hukum, sarana dan prasarana, serta kepemimpinan (leadership).

  1. Peraturan peradilan pidana perlu segera disempurkan sesuai dengan kebutuhan.
  2. Para penegak hukum harus mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu bekerja secara efektif dan efisien.
  3. Pemanfaatan teknologi informasi harus dikembangkan, baik dalam penyelenggaraan administrsi peradilan pidana maupun kelembagaan penegakan hukum.
  4. Sarana dan prasarana peradilan yang memadai diperlukan untuk meningkatkan produktivitas kualitas sistem peradilan pidana.

Mentalitas penyelenggara negara, baik yudikatif, maupun eksekutif dan legislatif, serta para penegak hukum lainnya sebagai sumber daya manusia harus berlandaskan kepada moralitas nilai-nilai keadilan bermartabat, yakni sikap nguwongke wong, memanusiakan manusia.

Semoga bermanfaat. (MK)

  • Makalah ini telah disampaikan dalam Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu di Universitas Proklamasi 45 (the University of Petroleum) Yogyakarta tanggal 4 Nopember 2017.

87 total views, 1 views today

Author: Muh Khambali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *