Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah tiga kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Tulisan ini menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu secara urut, rinsi, dan lengkap.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 18/2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu 5/2019, bahwa ayat (1) Penyelesaian sengketa proses Pemilu berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. keterbukaan; g. profesional; h. akuntabel; i. efisien; j. efektif; dan k. integritas. Ayat (2) Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Ayat (3) Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilanjutkan dengan cara Adjudikasi jika melalui Mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Sengketa proses Pemilu meliputi: a. sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu; dan b. sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. (Pasal 3) 

Objek sengketa proses Pemilu meliputi: Ayat (1) huruf a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; huruf b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau huruf c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT; e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; f. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; g. calon anggota DPD; h. bakal Pasangan Calon; dan i. Pasangan Calon.

Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan b. Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta.

Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon Anggota DPD, gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.

Permohonan Sengketa

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara: a. langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Permohonan diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat:

  1. identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah;
  2. identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile;
  3. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
  4. kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
  5. kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
  6. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
  7. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dan masalah/objek yang disengketakan;
  8. uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
  9. hal yang dimohonkan untuk diputus.

Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan serta dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data.

Bukti yang dilampirkan disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian Permohonan tertulis.

Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal Permohonan tidak dapat diterima.

Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan belum lengkap, petugas memberitahukan kepada Pemohon pada hari yang sama bahwa Permohonan belum lengkap. Pemohon wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon. Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan dinyatakan lengkap, petugas penerima Permohonan meregister Permohonan. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Pemohon tidak melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan, petugas penerima Permohonan menyampaikan surat pemberitahuan Permohonan tidak dapat diregister.

Permohonan yang didaftar secara tidak langsung dilakukan dengan memulai mengisi formulir pendaftaran sengketa proses Pemilu pada laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Setelah melakukan pendaftaran, Pemohon memperoleh username dan password yang digunakan untuk mengajukan Permohonan dan lampiran dokumen Permohonan. Password dimaksud digunakan Pemohon untuk mengajukan Permohonan dengan melampirkan dokumen Permohonan. Setelah mengajukan Permohonan beserta lampirannya, Pemohon mendapatkan konfirmasi otomatis terkait dengan Permohonannya. Setelah mendapat konfirmasi otomatis, Pemohon menyampaikan dokumen/berkas fisik Permohonan secara lengkap kepada petugas penerima Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Penyampaian dokumen/berkas fisik dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana pendaftaran Permohonan yang dilakukan secara langsung.

Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dalam buku register dan diberikan nomor register Permohonan pada hari yang sama oleh Petugas Penerima Permohonan. Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register Permohonan.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi materiil terhadap Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang telah diregister. Verifikasi materiil dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses Adjudikasi.

Mediasi

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Mediasi terhadap Permohonan yang telah diregister. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menentukan jadwal pelaksanaan Mediasi. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri Mediasi.

Mediasi wajib dihadiri Pemohon dan Termohon. Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon tidak menghadiri pemanggilan pertama, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali. Apabila Pemohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Permohonan gugur. Apabila Termohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Mediasi tidak mencapai Kesepakatan.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Mediasi berpegang pada asas Pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa Proses Pemilu. Pelaksanaan Mediasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup. Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) mediator.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan tahapan sebagai berikut:

  1. pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka;
  2. penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak;
  3. perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  4. penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan
  5. penandatangan berita acara kesepakatan atau oleh tim Mediasi.

Tim Mediasi dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

  1. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  2. 1 (satu) orang notulen.

Sekretaris Mediasi merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dan dokumentasi.

Notulen merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mencatat pokok-pokok pembahasan pada saat jalannya Mediasi dengan atau tanpa alat bukti elektronik atau aplikasi penunjang.

Tim Mediasi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan dalam Berita Acara Mediasi Tercapai Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan Mediasi. Berita Acara tersebut sebagai dasar bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membuat Putusan yang dibacakan oleh Pimpinan Mediasi dalam forum Mediasi yang terbuka untuk umum.

Dalam hal Mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan dalam Berita Acara Mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan Formulir yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Pimpinan Mediasi. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melanjutkan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi. Pimpinan Mediasi memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan Adjudikasi secara lisan dalam forum Mediasi sebagai panggilan resmi.

Adjudikasi

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota  membentuk majelis Adjudikasi. Majelis Adjudikasi terdiri atas:

  1. pada Bawaslu dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota Bawaslu sebagai anggota majelis sidang;
  2. pada Bawaslu Provinsi dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu Provinsi, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu Provinsi sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota Bawaslu Provinsi sebagai anggota majelis sidang; dan
  3. pada Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis sidang.

Dalam hal anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kurang dari 3 (tiga) orang, ketua Bawaslu Provinsi atau ketua Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan Permohonan kepada Pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya untuk menunjuk salah satu anggota menjadi majelis sidang.

Majelis sidang dibantu oleh tim Adjudikasi, paling sedikit 4 (empat) orang Pegawai di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat terdiri atas:

  1. 1 (satu) orang sekretaris;
  2. 1 (satu) orang asisten Majelis Sidang;
  3. 1 (satu) orang notulen; dan
  4. 1 (satu) orang perisalah.

Sekretaris Adjudikasi merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berstatus aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan.

Asisten majelis sidang merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk membantu pimpinan majelis sidang dalam memimpin jalannya Adjudikasi dan menyusun rancangan putusan.

Notulen merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan.

Perisalah merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan:

  1. pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
  2. pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.

Majelis sidang memimpin sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. Majelis sidang memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang. Majelis sidang memutus hasil Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis sidang meminta Termohon untuk menyampaikan jawaban Termohon.

Jawaban Termohon disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak berita acara Mediasi tidak tercapai kesepakatan ditandatangani. Jawaban Termohon disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap Asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya dan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data. Jawaban Termohon paling sedikit memuat:

  1. identitas lengkap Termohon yaitu nama, alamat Termohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, telepon seluler), nomor faksimile, dan/atau alamat surat elektronik;
  2. jawaban Termohon atas pokok Permohonan Pemohon;
  3. hal yang diminta untuk diputuskan;

Jawaban Termohon dilengkapi bukti berupa surat atau tulisan.

Pihak terkait dapat mengajukan Permohonan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama pada persidangan Adjudikasi kedua. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling sedikit memuat:

  1. identitas pihak terkait yang terdiri atas nama pihak terkait, alamat pihak terkait, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk;
  2. kedudukan hukum pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu;
  3. uraian potensi kerugian langsung atas penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  4. uraian jawaban atas pokok Permohonan Pemohon; dan
  5. hal yang diminta untuk diputuskan.

Permohonan tersebut ditandatangani oleh pihak terkait atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 4 (empat) rangkap salinan serta dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data. Bukti dimaksud disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian Permohonan tertulis pihak terkait.

Dalam hal Permohonan diajukan setelah persidangan Adjudikasi kedua, majelis sidang menyatakan Permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima. Dalam hal Permohonan tidak dapat diterima, majelis sidang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.

Dalam hal Permohonan sebagai pihak terkait telah diterima, majelis sidang melakukan pemanggilan pihak terkait melalui panggilan sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melampirkan salinan Permohonan Pemohon. Panggilan persidangan disampaikan kepada pihak terkait sebelum sidang Adjudikasi berikutnya.

Alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas:

  1. surat;
  2. keterangan Pemohon dan Termohon;
  3. keterangan Saksi;
  4. keterangan Ahli;
  5. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya;dan/atau
  6. pengetahuan majelis sidang.

Alat bukti surat terdiri atas:

  1. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
  2. dokumen tertulis lainnya.

Alat bukti berupa keterangan Pemohon dan Termohon disampaikan dalam persidangan Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Alat bukti berupa keterangan Saksi berupa:

  1. keterangan dari Saksi Pemohon, Termohon, dan pihak terkait atau dari pemantau Pemilu yang teregistrasi.
  2. saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    1. berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
    2. berakal sehat;
    3. tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari Pemohon dan Termohon;
    4. berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa;
    5. menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri;

Keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang terakreditasi.

Alat bukti berupa keterangan Ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dapat diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam sidang penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya, yaitu:

  1. informasi elektronik berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  2. dokumen elektronik berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan
  3. hasil cetaknya berupa hasil cetakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Majelis sidang menentukan jadwal pelaksanaan Adjudikasi. Dalam hal Termohon tidak hadir pada penyampaian panggilan, majelis sidang melakukan pemanggilan kepada pihak Termohon untuk hadir dalam Adjudikasi.

Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak menghadiri sidang Adjudikasi pada pemanggilan pertama, majelis sidang menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali.

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, majelis sidang membuat putusan Permohonan gugur.

Dalam hal Termohon tidak menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, proses Adjudikasi tetap dilanjutkan untuk membuat putusan.

Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak menghadiri Adjudikasi pada pemanggilan kedua, majelis sidang membuat putusan Permohonan gugur.

Dalam hal dibutuhkan sidang Adjudikasi lanjutan, majelis sidang menyampaikan jadwal sidang lanjutan secara lisan sekaligus sebagai panggilan resmi kepada para pihak untuk menghadiri sidang Ajudikasi berikutnya.

Adjudikasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. penyampaian pokok Permohonan Pemohon;
  2. jawaban Termohon;
  3. tanggapan pihak terkait;
  4. pembuktian;
  5. kesimpulan para pihak; dan
  6. putusan.

Pelaksanaan persidangan Adjudikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan isi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  2. pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan dan membacakan Jawaban Termohon atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon;
  3. dalam hal terdapat pihak terkait, majelis sidang memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon;
  4. setelah penyampaian Permohonan dan Jawaban Termohon, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan bukti;
  5. para pihak dapat mengajukan Saksi dan Ahli dalam proses Adjudikasi setelah mendapat persetujuan majelis sidang;
  6. Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlebih dahulu diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum dilakukan pemeriksaan;
  7. Majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan terkait dengan objek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan majelis sidang;
  8. dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah dilakukan, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan yang dirumuskan secara tertulis;
  9. setelah para pihak menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, majelis sidang memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
  10. putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Gugurnya Sengketa

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dinyatakan gugur apabila:

  1. Pemohon meninggal dunia;
  2. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses Mediasi pertama;
  3. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses Adjudikasi;
  4. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon pada saat proses penyelesaian sengketa proses Pemilu; atau
  5. Pemohon mencabut Permohonannya.

Terhadap Permohonan yang dinyatakan gugur, Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan kembali. Dalam hal Permohonan sengketa proses Pemilu dinyatakan gugur, majelis sidang membuat Putusan mengenai gugurnya Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Putusan dituangkan dalam putusan gugurnya Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Sekretaris penyelesaian sengketa memberitahukan kepada para pihak mengenai Putusan gugurnya Permohonan dan mengumumkan pada papan pengumuman di Sekretariat Pengawas Pemilu atau media informasi lainnya.

Putusan

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

  1. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
  2. penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
  3. penetapan Pasangan Calon.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaiaan sengketa proses Pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota berisi:

  1. identitas Pemohon dan Termohon;
  2. kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
  3. kedudukan hukum;
  4. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
  5. pokok Permohonan;
  6. hal-hal yang dimohonkan;
  7. jawaban Termohon;
  8. jawaban pihak terkait;
  9. keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan;
  10. bukti;
  11. pertimbangan hukum; dan
  12. amar putusan.

Salinan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan pihak terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dibacakan.

Dalam hal salinan putusan belum dapat diberikan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesudah membacakan putusan memberikan petikan amar putusan kepada para pihak pada hari yang sama putusan dibacakan.

Salinan putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan kepada Bawaslu pada hari yang sama putusan dibacakan dalam bentuk softcopy format word dan .jpg dan hardcopy pada hari berikutnya. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dan melalui SIPS Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu atau media informasi lainnya.

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

Koreksi Putusan

Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koreksi putusan dapat diajukan oleh pihak Pemohon yang dirugikan atas putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Koreksi putusan merupakan bagian dari upaya administrasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Dalam hal terdapat Permohonan koreksi, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Koordinasi dilakukan agar KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu menerbitkan hasil koreksi paling lama 2 (dua) hari sejak Permohonan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota diserahkan. Hasil koreksi Bawaslu dapat berupa:

  1. menolak Permohonan koreksi Pemohon; atau
  2. menerima Permohonan koreksi Pemohon.

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil koreksi dengan menerbitkan putusan baru paling lama 1 (satu) hari sejak hasil koreksi diterima oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan Pemilu 2019:

UU 7/2017 tentang Pemilu disini
PKPU Nomer 31/2018 disini
Surat KPU Nomer 31/2019 disini
Perbawaslu Nomer 18/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disini
Perbawaslu Nomer 18/2017 tentang Perubahan Ke-2 Perbawaslu Nomer 18/2017 disini
Perbawaslu Nomer 5/2019 tentang Perubahan Ke-3 Perbawaslu Nomer 18/2017 disini

Semoga Bermanfaat. (MK)

109 total views, 1 views today

Author: Muh Khambali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *