Kompilasi Hukum Islam, sebuah Unifikasi Hukum Islam Indonesia (3)

Pembentukan KHI dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana yang ditunjuk dengan SKB Ketua MARI dan Menag RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Didalam SKB tersebut ditentukan para pejabat MARI dan Depag RI yang ditunjuk dengan Prof. H Busthanul Arifin, SH (Ketua MARI Urusan Lingkungan PA) sebgai Pimpinan Umum Pelaksana Proyek.

Setelah naskah akhir KHI mengalami penghalusan redaksional yang intensif di Ciawi-Bogor yang dilakukan oleh Tim Besar Proyek selanjutnya disampaikan kepada Presiden dan Menag RI yang kemudian menyusul lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/1991.

Isi kandungan KHI terdiri dari 3 buku, 30 bab dan 229 pasal yang mengatur tentang hukum keluarga Islam, sebagai berikut:

Buku I Hukum Perkawinan:

  • Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  • Bab II Dasar-Dasar Perkawinan (Pasal 2-10)
  • Bab III Peminangan (Pasal 11-13)
  • Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29)
  • Bab V Mahar (Pasal 30-38)
  • Bab VI Larangan Perkawinan (Pasal 39-44)
  • Bab VII Perjanjian Perkawinan (Pasal 45-52)
  • Bab VIII Kawin Hamil (Pasal 53-54)
  • Bab XI Beristeri Lebih dari Satu Orang (Pasal 55-59)
  • Bab X Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69)
  • Bab XI Batalnya Perkawinan (70-76)
  • Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri (77-84)
  • Bab XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85-97)
  • Bab XIV Pemeliharaan Anak (Pasal 98-106)
  • Bab XV Perwalian (Pasal 107-112)
  • Bab XVI Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148)
  • Bab XVII Akibant Putusnya Perkawinan (Pasal 149-162)
  • Bab XVIII Rujuk (Pasal 163-169)
  • Bab XIX Masa Berkabung (Pasal 170)

Buku II Hukum Kewarisan:

  • Bab I Ketentuan Umum (Pasal 171)
  • Bab II Ahli Waris (Pasal 172-175)
  • Bab III Besarnya Bahagian (Pasal 176-191)
  • Bab IV Aul dan Rad (Pasal 192-193)
  • Bab V Wasiat (Pasal 194-209)
  • Bab VI Hibah (Pasal 210-214)

Buku III Hukum Perwakafan:

  • Bab I Ketentuan Umum (Pasal 215)
  • Bab II Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf (Pasal 216-222)
  • Bab III Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran
  • Bab IV Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf (Pasal 225-227)
  • Bab V Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup (Pasal 228-229)

Mengenai materi pokok dalam KHI, sebagai berikut:

Hukum Perkawinan:

  • Penegasan dan penjabaran UU Nomor 1/1974
  • Mempertegas landasan filosofis perkawinan
  • Mempertegas landasan idiil perkawinan
  • Penegasan landasan yuridis
  • Penjabaran peminangan
  • Penguraian secara enumeratif rukun dan syarat
  • Pengaturan tentang mahar
  • Penghalusan dan perluasan larangan perkawinan
  • Memperluas ketentuan perjanjian kawin
  •  
  • Mendefinitifkan kebolehan kawin hamil
  • Poligami
  • Aturan pencegahan perkawinan
  • Aturan pembatalan perkawinan
  • Pelenturan makna ar-rijal qawwamuna ‘alan-nisa
  • Pelembagaan harta bersama
  • Pengabsahan pembuahan anak secara teknologis
  • Kepastian pemeliharaan anak dalam perceraian
  • Perwalian diperluas
  • Pokok-pokok tentang perceraian

Hukum Kewarisan:

  • Secara umum mirip dengan fara’id
  • Wasiat wajibah bagi anak angkat
  • Bagian anak laki-laki dan perempuan tidak mengalami reaktualisasi
  • Penertiban warisan bagi anak yang belum dewasa
  • Pelembagaan plaatsvervulling dengan modifikasi
  • Penertiban dan penyeragaman hibah

Hukum Perwakafan:

  • Materi umum:
    1. Menyejajarkan dengan peraturan perwakafan di bidang pertanahan
    2. Menertibkan administrasi perwakafan
    3. Pertanggungjawaban yang jelas
    4. Pelenturan benda dan tanah wakaf.

Semoga bermanfaat. (MKH)

94 total views, 3 views today

Author: Muh Khambali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *