Kompilasi Hukum Islam, sebuah Unifikasi Hukum Islam Indonesia (4)

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil pemikiran dan kesepakatan ulama dalam menerimanya dalam majlis lokakarya. KHI merupakan langkah beru dalam pemikiran hukum Islam. Jika penerimaan UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dapat diartikan penerimaan materi meskipun diantaranya berbeda dengan materi yang terdapat dalam kitab fiqih, maka KHI berbentuk fiqih baru dalam perkawinan, kewarisan, dan perwakafan dalam format perundangan (qanun) yang materinya berbeda dengan fiqih Syafi’iyah yang selama ini dijalankan di Indonesia.

Tujuan penyusunan KHI adalah untuk membenahi dan menyempurnakan kekurangan yang dialami lingkungan Peradilan Agama. Hal tersebut sebaiknya ditempuh dengan jalur formal perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 UUD 1945. Sehingga yang akan dihasilkan adalah undang-undang hukum perdata Islam yang keabsahannya benar-benar bersifat legalistik.

Akan tetapi untuk menempuh itu banyak proses yang harus dilalui, berbagai tahapan harus tempuh, mulai dari penyusunan RUU hingga pembahasan di gedung DPR. Belum lagi faktor-faktor non-teknis, seperti iklim politik dan psikologis. Satu sisi secara konstitusional kehadiran dan keberadaan Pengadilan Agama diakui semua pihak, namun disisi lain, belum terpupus sikap phobia dan emosional yang sangat reaktif terhadap keharusan adanya kitab hukum perdata Islam.

Formalisasi dengan bentuk Penetapan Presiden atau Instruksi Presiden terkabul dengan lahirnya Inpres Nomor 1/1991 tanggal 10 Juni 1991, dan pernyataan berlakunya dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154/1991 tanggal 22 Juli 1991.

Pemberlakuan KHI oleh Inpres bukan menjadi undang-undang disebabkan karena:

  1. Pluralisme bangsa Indonesia, sehingga jika dijadikan undang-undang, maka KHI harus berlaku kepada seluruh warga negara. Warga negara yang beragama non-Islam tentu tidak akan menerimanya karena KHI merupakan produk Islam yang tidak melibatkan agama lain.
  2. Mendesaknya kebutuhan Pengadilan Agama akan sebuah panduan hukum sebagai rujukan para hakim di lingkungan peradilan.
  3. Kebutuhan umat Islam akan kesatuan dan kepastian hukum, terutama hukum keluarga yang sejak lama telah berlaku, mengharuskan kecepatan waktu untuk merelisasikannya.
  4. Untuk menyusun sebuah udang-undang memerlukan waktu yang sangat panjang dan membutuhkan proses yang tidak mudah meliputi persetujuan anggota DPR.

Kiranya kelahiran KHI dapat menjawab kebutuhan Peradilan Agama akan kepastian hukum. Fiqih yang sebelumnya tidak sebagai hukum positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia.

KHI akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi umat Islam Indonesia. Sehingga tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam Indonesia yang hendak melaksanakan hukum Islam. Meskipun demikian, KHI bukan berarti hukum fiqh final. KHI masih memerlukan pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia dalam mu’amalah. Wallohu a’lam bish showab.

Semoga bermanfaat. (MKH)

37 total views, 1 views today

Author: Muh Khambali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *