Siapapun Harus Memahami Ihwal Perkawinan

Perkawinan bermula dari adanya kebutuhan fisiologik manusia. Namun perbuatan hukum perkawinan menimbulkan akibat hukum terjadinya perbuatan hukum lain maupun peristiwa hukum seperti kelahiran. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum menimbulkan hubungan yang merupakan suatu hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum. Dengan terjadinya perkawinan akan menimbulkan lahirnya hak dan kewajiban suami/isteri, harta kekayaan, dan putusnya perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu istilah yang tidak asing bagi telinga bagi kita, karena hampir setiap hari dapat terdengar dan dibaca di mass media. Meskipun demikian, apabila ditanya apa yang dimaksud dengan perkawinan, seringkali orang yang ditanya akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan jawabannya. Bahkan kadang-kadang tidak sampai memperoleh formulasi (rumusan), walaupun sesungguhnya istilah perkawinan telah ada dalam pikirannya dengan jelas.

Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang dimaksud dengan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 UU Perkawinan.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan, sebagai berikut:

kawin: membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri; mengawinkan: menyatukan dua orang lawan jenis menjadi suami-isteri; memperisterikan atau mempersuamikan; perkawinan: hal (urusan dsb) kawin; pernikahan. 1)

David Yarkes dalam Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language mengatakan, sebagai berikut:

mrriage (n): the social institution under which a man and woman establish their decision to live as husband and wife by legal commitments, religious, ceremonies; the legal or religious ceremony that formalizes the decision of a man and woman to live as husband and wife, including the accompanying social festivities; the formal declaration or contract by which act a man and woman join in wedlock. marry (v): to takes as a husband or wife; to perform the marriage ceremonies for (two people who wish to be husband and wife); join in wed lock. 2)

David Yarkers memberikan definisi lebih lanjut, sebagai berikut:

Wed: to marry (another person) in a formal ceremony; take as one’s a husband or wife; to unite (a couple) in marriage or wedlock; marry; to bind by close or lasting ties; attach firmly; to blend together or unite insperably; to contract marriage; marry; to become united or to blend. 3)

Dari definisi perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesamaan bahwa hal yang pokok dalam perkawinan adalah adnya pria dan wanita bersatu dalam ikatan suami-isteri.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Peristiwa hukum seperti kelahiran anak sah merupakan hasil dari/dalam perkawinan yang sah. Hal warisan terjadi karena adanya perkawinan. Kehidupan generasi muda tidak terputus dengan adanya perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan tidak berbeda dengan perbuatan atau tindakan manusia lainnya. Setiap perbuatn manusia mempunyai tujuan dan latar-belakang tertentu sebagai pendorongnya. Perkawinan juga mempunyai tujuan dan latar-belakang sebagai pendorongnya. Manusia melakukan perkawinan karena didorong oleh hal-hal tertentu.

Manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam rangka melangsungkan eksistentinya sebagai makhluk hidup.  Kebutuhan manusia sangatlah banyak, sehingga tidak mungkin dapat diinventarisasikan seluruhnya. Secara garis besar, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sifat kodrat manusia. Manusia adalah makhluk biologis (ragawi), social, dan religius.

Menurut Bimo Walgito, kebutuhan-kebutuhan yang ada pada manusia dapat digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu: 4)

  1. Kebutuhan yang bersifat fisiologik, yaitu merupakan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kejasmanian, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan eksistentinya sebagai makhluk hidup misalnya kebutuhan akan makan, minum, seksual, dan lain sebagainya.
  2. Kebutuhan yang bersifat psikologik, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan segi psikologik, misalnya kebutuhan akan rasa aman, rasa pasti, kasih saying, harga diri, aktualisasi diri.
  3. Kebutuhan yang bersifat social, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan interaksi social, kebutuhan akan berhubungan dengan orang lain, misalnya kebutuhan berteman, kebutuhan bersaing.
  4. Kebutuhan yang bersifat religi, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan yang ada di luar diri manusia, kebutuhan untuk berhubungan dengan Sang Pencipta.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas menghendaki pemenuhan. Manusia melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat mengakibatkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kejiwaan orang yang bersangkutan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan pendorong seseorang melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri seseorang.

Salah satu kebutuhan yang bersifat fisiologik adalah kebutuhan seksual yang menghendaki pemenuhan. Pemenuhan kebutuhan seksual yang wajar dengan perbuatan atau tindakan yang berupa hubungan seksual dengan lawan jenis kelamin (heteroseksual). Homoseksual dan lesbian yakni pemenuhan kebutuhan seksual dengan sesama jenis kelamin tidaklah wajar. Hal tersebut merupakan penyimpangan.

Hubungan seksual antara pria dan wanita dapat dilakukan melalui ikatan perkawinan ataupun tanpa perkawinan. Hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan atau di luar perkawinan yang sah, bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dipandang sebagai suatu perbuatan tercela. Oleh karenanya, pekerja seks komersial yang bersedia melakukan hubungan seksual di luar perkawinan disebut dengan WTS (Wanita Tuna Susila). Pria dan wanita yang hidup satu atap tanpa ikatan perkawinan disebut kumpul kebo. Sebutan tersebut sangat meremehkan dan menghinakan. Hubungan seksual yang dapat diterima oleh norma masyarakat Indonesia hanyalah hubungan seksual pria dengan wanita melalui lembaga perkawinan.

Disamping itu, manusia mempunyai kebutuhan psikologik. Perkawinan juga merupakan pemenuhan kebutuhan psikologik. Dengan perkawinan seseorang akan merasa tenang hidupnya, dapat saling melindungi, mencurahkan isi hati kepada pasangannya. Dengan perkawinan, hubungan suami-isteri diharapkan akan dapat dipenuhi secara optimal. Karena hanya dengan melalui perkawinanlah hubungan seksual antara pria dengan wanita itu disahkan.

Disamping perkawinan merupakan pemenuhan kebutuhan fisiologik dan psikologik, perkawinan juga merupakan pemenuhan kebutuhan social dan religi. Perkawinan merupakan salah satu hal yang digariskan dalam agama, bahwa manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan, dikodratkan perlu melakukan perkawinan antara pria dengan wanita.

Dengan disyahkannya Rencana Undang-Undang tentang Perkawinan pada tanggal 23 Desember 1973 dan telah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggl 2 Januari 1974, maka negara Republik Indonesia mempunyai Undang-Undang Perkawinan Nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia. Undang-undang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974.

UU Perkawinan berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia sejak tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Oleh karena itu, berbagai macam hukum perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia dihapus sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan.

Pasal 66 UU Perkawinan ini telah menghapus semua ketentuan-ketentuan mengenai dan berhubungan dengan perkawinan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek, Huwelijksordonnantie Christen Indonesiers, Regeling op de gemengde Huwelijken dan peraturan-peraturan lain sejauh materinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentun-ketentuan yang dihapus bukanlah peraturan perundangan secara keseluruhan, melainkan hanya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dikatakan, sebagai berikut:

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah menghapus pula semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan tanpa ada tambahan kata-kata “peraturan lain” seperti dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian, karena Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebut juga peraturan-peraturan lain yang mendahuluinya dinyatakan tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam hukum adat yang menyangkut perkawinan, sebagai peraturan lain telah terhapus sejauh materinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penjelasan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut menyatakan, bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi. Disamping itu, dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur di dalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni apabila:

  1. peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
  2. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
  3. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dipeluknya. Hal tersebut ditunjukkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) mengatakan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak ada hukumnya dalam agama dan kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Dengan demikian, dengan adanya unifikasi ini, negara menyatakan dirinya disamping menghormati dalam arti memberlakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, juga menyatakan diri berhak mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaannya tersebut. 5)

Adanya ikatan lahir dan batin dalam perkawinan menunjukkan bahwa perlunya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir sebagai ikatan formal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ikatan lahir ini mengikat diri suami dan isteri serta mengikat pula bagi orang lain yakni masyarakat luas. Sehingga sering dapat dilihat adanya informasi, resepsi, walimah perkawinan agar masyarakat luas mendengar, mengetahui, dan menyaksikannya. Ikatan batin merupakan ikatan psikologik, yakni adanya saling cinta-mencintai antara suami-isteri, tidak adanya paksaan dalam perkawinan mereka. Apabila perkawinan terjadi karena paksaan, tidak dilandasi rasa cinta-kasih antara suami-isteri, berarti dalam perkawinan tersebut tidak ada ikatan batin.

Kedua macam ikatan tersebut harus ada dalam sebuah perkawinan, karena jika tidak ada salah satu saja ikatan tersebut, maka dapat menimbulkan permasalahan yang serius dalam kehidupan rumah-tangga mereka. Kawin paksa ataupun samen leven (hidup bersama pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan, kumpul kebo) sering menimbulkan masalah.

Oleh karena itu, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan yang baik untuk membentuk keluarga yang baik, harus diikat oleh ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri untuk mencapai kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi, karena perkawinan dilakukan oleh dua orang (dan keluarga mereka), dapat terjadi kemungkinan adanya tujuan yang berbeda di antara keduanya. Untuk itu harus dibulatkan agar terdapat kesatuan dalam tujuan dilangsungkannya perkawinan, karena tujuan yang tidak sama antara suami-isteri dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan dalam keluarga yang dibina. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa kesatuan tujuan di dalam perkawinan dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan perkawinan tersebut harus dicapai bersama-sama akan menjadikan sebuah keluarga (rumah-tangga) sering menghadapi masalah. Pada akhirnya dapat menjadikan keluarga (rumah-tangga) retak.

Meskipun kebahagiaan merupakan masalah yang tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subyektif. Kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain. Kebahagiaan pada suatu waktu belum tentu menimbulkan kebahagiaan pada waktu yang lain. Sehingga diperlukan adanya ukuran umum yang dapat digunakan untuk mengukur bahwa keluarga (rumah-tangga) itu merupakan keluarga bahagia.

Kebahagiaan terkait pada frame of reference dari individu yang bersangkutan. Suatu keluarga merupakan keluarga yang bahagia (welfare) jika dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran. Keluarga tersebut berjalan dengan smooth tanpa goncangan-goncangan yang berarti (free from quarelling). 6)

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia yang bersifat kekal. Hal tersebut berarti dalam perkawinan perlu didasari bahwa sekali melangsungkan perkawinan untuk selama-lamanya, seumur hidup. Pemutusan ikatan perkawinan diharapkan tidak terjadi, kecuali dikarenakan oleh kematian.

Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan yang sah yakni perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut UU Perkawinan, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan sah adalah harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Dalam Penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan.

Suatu perkawinan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita haruslah didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21tahun harus mendapat izin kedua orangtua. Penjelasan Pasal 6 UU Perkawinan menjelaskan, bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Apabila salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan cukup dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Apabila di antara mereka terjadi perbedaan pendapat, maka menurut Pasal 8 ayat (5) UU Perkawinan, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut. Ketentuan Pasal 6 UU Perkawinan berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Disamping itu, perkawinan hanya diperbolehkan bagi laki-laki yang sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun. Hal tersebut diatur oleh Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Selengkapnya bunyi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, sebagai berikut:

  • Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
  • Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.
  • Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, pengaturan batas minimal umur tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. UU Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat  mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Karenanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umum harus dicegah.

UU Perkawinan mensyaratkan pula bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau oleh agama dan kepercayaannya untuk melangsungkan perkawinan. Secara terperinci Pasal 8 UU Perkawinan menyebutkan, sebagai berikut:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak-tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
  4. berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
  5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya, atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi antara keduanya. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain. Hal tersebut diatur oleh Pasal 10 UU Perkawinan beserta Penjelasannya.

Oleh karena UU Perkawinan ini menganut asas monogamy, maka dalam Pasal 9 UU Perkawinan ditentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Dengan perkecualian, Pengadilan memberi izin kepadanya untuk beristeri lebih dari seorang. Izin dimaksud dapat diberikan dengan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Pasal 4 ayat (2) menentukan bahwa Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

  1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  2. isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

  1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
  2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada khabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lain, maka tidak diperlukan persetujuan tersebut di atas. Dalam hal tersebut, Hakim Pengadilan akan memberikan penilaiannya.

Akibat Perkawinan

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum menimbukan hukungan yang merupakan suatu hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum. Dengan terjadinya perkawinan akan menimbulkan lahirnya hak dan kewajiban suami/isteri, harta kekayaan, dan putusnya perkawinan.

Di dalam UU Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban suami-isteri dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dan Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Hak dan kewajiban bersama diatur oleh UU Perkawinan Pasal 30, 31 ayat (1) dan (2), 33, 34 ayat (3), 45 sampai dengan 48, 49 ayat (2). Hak suami diatur dalam Pasal 3 ayat (2), 34 ayat (2). Sedangkan hak isteri diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1).

Pasal 30 UU Perkawinan menentukan bahwa suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah-tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah-tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dlam ayat (2) diatur bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 33 UU Perkawinan menentukan bahwa suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat (3) menentukan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal 45 UU Perkawinan menentukan mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, sebagai berikut:

  • Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
  • Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48 UU Perkawinan menentukan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Di dalam Penjelasannya diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “kekuasaan” dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah.

Adapun hak suami diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Di dalam Penjelasannya diuraikan, bahwa:

  • Undang-undang ini menganut asas monogami.
  • Pengadilan dapat memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi dan harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4 UU Perkawinan mengatur hal-hal, sebagai berikut:

  • Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
  • Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
    1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
    2. isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
    3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 UU Perkawinan menentukan, sebagai berikut:

  • Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
    1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
    2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
    3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
  • Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 5 tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada khabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sedangkan hak isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.

Semoga bermanfaat. (MKH)

99 total views, 1 views today

Author: Muh Khambali

2 thoughts on “Siapapun Harus Memahami Ihwal Perkawinan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *