Kompilasi Hukum Islam, sebuah Unifikasi Hukum Islam Indonesia (2)

Ide Kompilasi Hukum Islam (KHI) muncul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yudisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman yang menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh pengadilan departemen masing-masing, sedangkan pembina teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Meskipun undang-undang tersebut diundangkan tahun 1970, namun pelaksanaan dilingkungan Peradilan Agama baru pada tahun 1983 setelah penandatanganan SKB Ketua MARI dan Menag RI Nomor 01, 02, 03, dan 04/SK/I-1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil menunggu keluarnya undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan acara pada Peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 14/1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif.

Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh MARI, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Gagasan dasar KHI dicetuskan oleh Prof. H. Busthanul Arifin, SH, yaitu:

  1. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang dijelaskan dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
  2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari’ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal:
    1. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (man anzallahu).
    2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjakanjakn syariat itu (tanfidziyah).
    3. Akibat kepanjangan adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam UUD 1945, dan per-UU-an lainnya.
    4. Dalam sejarah Umat Islam pernah dua kali di tiga negara, hukum Islam sebagai perundang-undangan negara, yaitu:
      • Di India masa Raja An Rijeb yang membuat dan memberlakukan peundang-undangan Islam yang terkenal dengan Fatwa Alamfiri.
      • Di Kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama Majalah al-Ahkam al-Adliyah.
      • Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.

Apa yang telah dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 dengan membatasi hanya 13 buah kitab kuning dan kitab kuning yang selama ini dipergunakan di Peradilan Agama, adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di negara-negara tersebut. Karena itulah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai Buku Hukum bagi Pengadilan Agama.

Landasan Yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 14/1970 yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dalam fiqih ada qa’idah yang mengatakan bahwa: “hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”.

Keadaaan masyarakat itu selalu berubah, dan ilmu fiqih itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakt. Diantara metode-metode itu ialah maslahah wal mursalah, ihtihsan, istishab dan ‘urf.

Landasan Fungsional, bahwa KHI adalah Fiqih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqih Indonesia sebagaimana telah pernah dicetuskan oleh Prof. Hazairin, SH dan Prof. T.M. Hasby Ash Shiddiqi sebelumnya mempunyai tipe fiqih lokal semacam fiqih Hijazy, fiqih Mishry, Fiqh Hindy, Fiqh lain-lain yang sangat memperhatiakn kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa madzhab baru, tetapi ia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu persoalan fiqh. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam.

Didalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia. (Bersambung)

Semoga bermanfaat. Wallohu a’lam bishshowab. (MKH)

17 total views, 1 views today

Author: Muh Khambali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *