Hari Lahir Pancasila, Suatu Tinjauan Historis

Catatan sejarah mengungkapkan, Pancasila tidak terlahir dengan seketika tahun 1945, tetapi mengalami proses penggalian yang sangat lama sebagai perwujudan kepribadian bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila menjelang proklamasi kemerdekaan banyak diusulkan oleh tokoh.

Ada tiga rumusan dasar negara diusulkan dalam sidang BPUPKI, yakni:

  1. Muh. Yamin dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 di hadapan sidang BPUPKI mengusulkan dua rumusan dasar negara, secara lisan dan secara tertulis.  Secara lisan: (1) Peri kebangsaan, (2) Peri ketuhanan, (3) Kesejahteraan rakyat, (4) Peri kemanusiaan, (5) Peri kerakyatan. Secara tertulis: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kebangsaan persatuan Indonesia, (3) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
  1. Dr. Soepomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei mengajukan lima rancangan dasar negara, yaitu: (1) Persatuan, (2) Mufakat dan demokrasi, (3) Keadilan sosial, (4) Kekeluargaan, (5) Musyawarah.
  2. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan lima dasar negara, yaitu: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Peri kemanusiaan, (3) Mufakat atau demokrasi, (4) Kesejahteraan sosial, (5) Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Ir. Soekarno kelima dasar negara tersebut dapat diperas menjadi tiga, yaitu: (1) Sosionasionalisme, (2) Sosiodemokrasi, (3) Ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan dapat diperas menjadi satu, yaitu Gotong Royong.

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritzu Djunbi Coosakai dibentuk tanggal 1 Maret 1945 yang diumumkan oleh Letnan Jendral Kumakici Harada selaku Panglima Perang. Tanggal 29 April 1945 BPUPKI resmi dibentuk. Anggota BPUPKI berjumlah 66 orang. Struktur kepemimpinan BPUPKI terdiri dari: Dr. Radjiman Wedyodiningrat (ketua), Ichibangase dan Soeroso (wakil ketua), A. G. Pringgodigdo (sekretaris). Rapat pertama diselenggarakan tanggal 28 Mei 1945 bertempat di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta, kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada jaman pemerintahan Belanda merupakan gedung Volksraad. Namun pembahasan dimulai keesokan harinya tanggal 29 Mei 1945 dengan agenda pembahasan `dasar negara`.

Meskipun sudah ada tiga usulan mengenai dasar negara, akan tetapi sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 sidang BPUPKI belum berhasil mencapai kata sepakat. Sehingga diputuskan membentuk panitia khusus yang akan diserahi tugas untuk membahas dan merumuskan kembali usulan anggota BPUPKI. Panitia khusus tersebut dikenal dengan Panitia 9 yang terdiri dari: Ir. Soekarno (ketua), Drs. Moh. Hatta (wakil ketua), sedangkan anggotanya adalah K. H. Wachid Hasyim, Abdoel Kahar Muzakar, A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoeyoso, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Muh. Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 mengadakan rapat, yang menghasilkan rekomendasi rumusan dasar negara yang termaktub dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

BPUPKI membentuk pula panitia perancang undang-undang dasar, yang beranggotakan 19 orang dengan Ir. Soekarno sebagai ketua. Pada tanggal 11 Juni 1945 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, bertugas untuk menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang telah disepakati. Adapun panitia kecil tersebut terdiri dari: Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota), dengan anggota lainnya: Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, A. A. Maramis, Mr. R. P. Singgih, H. Agus Salim, Dr. Sukiman. Selain panitia kecil tersebut, dibentuk pula panitia penghalus bahasa yang anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Mr. Soepomo, Prof. Dr. P. A. A. Hoesein Djajadiningrat.

Tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang UUD melaporkan hasil kerjanya di hadapan rapat pleno BPUPKI tiga masalah pokok yaitu: Pernyataan Indonesia merdeka, Pembukaan UUD, Batang tubuh UUD. Rapat pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno tersebut.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI (Dokuritsu Zunbi Cosakai) dibubarkan oleh Jepang karena dianggap terlalu cepat mewujukan kehendak Indonesia merdeka, dan karena BPUPKI menolak keterlibatan pemimpin pendudukan Jepang dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, pada tanggal 7 Agustus 1945 pula dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zunbi Inkai.

Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI memutuskan, antara lain: 1. Mengesahkan UUD, 2. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, 3. Membentuk KNIP untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

Berkaitan dengan UUD 1945 terdapat perubahan dari yang dihasilkan BPUPKI yakni: 1. Kata Muqaddimah diganti dengan Pembukaan, 2. Kalimat Ketuhan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di dalam Piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, 3. Mencoret kata-kata “dan beragama Islam” dalam Pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam.

Piagam Jakarta

Panitia 9 yang merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI merumuskan Piagam Jakarta yang merupakan hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia antara pihak Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis). Piagam Jakarta disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir sila yang kelak menjadi Pancasila, sebagai berikut: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perkawilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada saat sidang kedua BPUPKI untuk menyusun undang-undang dasar, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule) yang selanjutnya disahkan menjadi Pembukaan UUD setelah butir pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soerkarno, Drs. Moh. Hatta, A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wachid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Lahirnya Pancasila

Pancasila adalah landasan filosofis negara Indonesia, terdiri atas dua kata bahasa Sanskerta yang terdapat dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit, yakni Panca artinya lima, dan Sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah lima prinsip dasar yang terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yakni: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah menyatakan penyusunan Pembukaan UUD 1945 tidak bersamaan dengan UUD 1945. Rancangan Pembukaan UUD 1945 disusun terlebih dahulu sebelum UUD 1945 disusun. Pasal-pasal UUD 1945 menterjemahkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan. Secara yuridis Pembukaan UUD 1945 berkedudukan lebih tinggi daripada UUD 1945, karena Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah fundamental negara Indonesia, sifatnya abadi, tidak dapat diubah oleh siapapun atau dengan jalan hukum apapun. Karenanya Pembukaan UUD 1945 bersifat imperatif.

Secara kronologis penyusunan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

  • Tanggal 7 September 1944, pemerintah Jepang berjanji kepada bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945.
  • Tanggal 29 April 1945, dibentuk BPUPKI oleh Gunswikau (kepala pemerintahan Jepang di Jawa). BPUPKI bertugas untuk menyelidiki segala sesuai mengenai persiapa kemerdekaan Indonesia, beranggotakan 66 orang, diketuai Dr. Radjiman Wedyodiningrat.

Pada awalnya perumusan dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda Mempersiapkan Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Namun sampai tanggal 1 Juni 1945 belum terjadi kesepakatan, karena terjadi tarik ulur antar kelompok. Golongan Islam mengusulkan konsepsi dasar negara Indonesia Merdeka adalah Islam. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disepakati berdasarkan sejarah perumusan dan pengesahannya, yang sah dan resmi secara yuridis dasar Negara Indonesia adalah Pancasila seperti termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 (Piagam Jakarta, Jakarta Charter, preambule) dirumuskan melalui beberapa tahap, yang diawali dari hasil rapat gabungan BPUPKI tanggal 22 Juni 1945, yang memutuskan dibentuk panitia kecil penyelidik usul-usul perumusan dasar negara, yakni Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 berhasil merumuskan konsep rancangan preambule hukum dasar. Akan tetapi, dalam alinea keempat peserta sidang ada yang tidak setuju. Rancangan preambule hukum dasar dimaksud dalam aline keempat, antara lain berbunyi, sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban lingkungan kemakmuran bersama di Asia timur raya, akhirnya telah menyebabkan perang kepada Amerika dan Inggris …dan seterusnya.

Dalam sidang pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan agenda membahas rancangan hukum dasar untuk ditetapkan sebagai konstitusi atas kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tangga 17 Agustus 1945, Drs. Moh. Hatta menyampaikan hasil keputusan rapat BPUPKI tentang perumusan konstitusi negara Indonesia Merdeka, yang Pembukaan UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

MUQADDIMAH

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkehidupan rakyat, dengan berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas hasil keputusan rapat BPUPKI yang disampaikan oleh Drs. Moh. Hatta tersebut, Ir. Soekarno memberikan usulan untuk mengubah Muqaddimah menjadi Pembukaan; kata “Hukum Dasar Negara Indonesia” menjadi “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia”. Anggota PPKI Ki Bagoes Hadikoesoemo memberikan usulan untuk menghapus dasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga sempurnalah isi Pembukaan UUD 1945 sebagaimana yang sekarang dapat dibaca.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara historis tidak dapat ditentukan tanggalnya, kecuali harus disebutkan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni berkesesuaian dengan sidang BPUPKI. Kenyataannya ada 3 pengusul dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut, ialah Mr. Moh. Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Jika lahirnya Pancasila didasarkan pada  pertama kali dikemukakan istilah Pancasila adalah tanggal 1 Juni 1945, yakni ketika Ir. Soekarno berpidato menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia. Akan tetapi, rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tidaklah sama dengan rumusan dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Semoga bermanfaat. (MKH)

331 total views, 1 views today

Author: Muh Khambali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *